Tarif bea masuk

Tarif Bea Masuk

Setiap barang impor pasti dikenakan bea masuk. Undang-undang kepabeanan menyebutkan bahwa setiap barang impor terutang bea masuk. Apa itu bea masuk dan berapa tarifnya? Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang impor. Tarif bea masuk sendiri ada dua jenis, yaitu tarif spesifik dan tarif advalorum. Selain pembagian menurut tarifnya, bea masuk juga dapat dibedakan menurut jenisnya. Selengkapnya terkait jenis bea masuk silakan baca: Jenis Bea Masuk.

Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang. Beras dan gula adalah contoh dari barang yang dikenakan tarif spesifik. Tarif spesifik akan menyebutkan besaran bea masuk yang harus dibayar per satuan barang. Misalkan saja untuk beras, pada Juli 2019, ditetapkan sebesar Rp. 450/kg. Berapapun nilai atau harga barang tidak akan berpengaruh terhadap besaran bea masuk yang harus dibayar.

Jika ada dua importir, sama-sama mengimpor beras 100 ton, maka kedunya akan membayar bea masuk sebesar 45.000.000. Tidak perduli apakah kedua importir membeli beras itu dengan harga yang sama maupun berbeda.

Tarif Advalorum

Tarif advolurom adalah tarif bea masuk yang dikenakan berdasarkan nilai pabean atas barang impor. Tarif advolurum disajikan dalam bentuk persentase. Besaran tarif berbeda sesuai dengan HS code atas barang impor tersebut. Data pada bulan Juli tahun 2019, tarif terendah adalah 0% sedang tarif tertinggi adalah 140%. Tarif tertinggi dikenakan terhadap produk kendaraan bermotor.

Nilai pabean barang impor sendiri dapat ditentukan dengan 6 metode penetapan nilai pabean. Lebih lanjut tentang penetapan nilai pabean ini dapat dibaca pada posting: Metode Penetapan Nilai Pabean.

Tarif Preferensi

Tarif Preferensi

Tarif preferensi atau tarif preferential adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Negara Indonesia, baik sebagai negara tersendiri maupun sebagai bagian dari anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN), telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan di bidang perdagangan.

Sesuai dengan namanya, diharapkan tarif preferential ini dapat lebih diminati oleh pelaku perdagangan internasional antar negara. Secara umum tarif ptefetential ini lebih rendah dibanding tarif Most Favourable Nation (MFN) atau tarif bea masuk yang berlaku secara umum. Terkait dengan bea masuk, silakan baca posting berikut: Tarif Bea Masuk.

Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN. Dalam hal ASEAN menjalin kerjasama dengan negara lain, maka perjanjian perdagangan tersebut juga mengikat negara Indonesia. Berikut adalah daftar perjanjian perdagangan antara ASEAN dengan beberapa negara:

  1. ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);
  2. ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA);
  3. ASEAN – Korea Free Trade Area (AKFTA);
  4. ASEAN – India Free Trade Area (AIFTA);
  5. ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA); dan
  6. ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).

Selain sebagai bagian dari ASEAN, Negara Indonesia juga telah menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara. Berikut adalah perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara lain:

  1. Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA);
  2. Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA); dan
  3. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories.

Tarif bea masuk memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Tarif bea masuk adalah salah satu komponen pungutan impor. Lebih dari itu, tarif bea masuk ini akan ditambahkan pada nilai barang impor untuk dijadikan dasar penghitungan pajak lainnya. Artinya beban bea masuk ini juga akan berimbas pada PPN, PPH dan PPnBM. Selanjutnya terkait pungutan impor silakan baca posting: Pungutan Impor.

Tarif preferensi dapat digunakan jika importasi dilengkapi dengan Cerificate of Origin (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) dari negara yang tercantum dalam kesepakatan atau perjanjian internasional. Masing-masing negara mempunyai bentuk COO/SKA yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, untuk menggunakan tarif preferensi ACFTA, importasi barang dari negara China wajib dilengkapi dengan Form E.

Pungutan Impor

Pungutan Impor

Bea masuk adalah salah satu pungutan impor. Setiap barang impor pasti terutang bea masuk. Selain bea masuk, terhadap impor juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Masih ada lagi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Bahkan, bea masuk sendiri masih terbagi menjadi dua, yaitu bea masuk dan bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan ini meliputi: Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Imbalan (BMI).

Berikut adalah daftar pungutan yang dikenakan terhadap importasi:

  1. Bea Masuk
  2. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)
  3. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)
  4. Bea Masuk Imbalan (BMI)
  5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  6. Pajak Penjualan atas Narang Mewah (PPnBM)
  7. Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam terminologi kepabeanan, pungutan impor selain Bea Masuk biasa disebut sebagai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Tarif dari masing-masing pungutan bisa berbeda. Bea masuk sendiri banyak yang memiliki tarif 0%. Hitungan kasar 50% dari HS Code yang tercantum dalam PMK tentang BKTI memiliki tarif 0%. Tarif bea masuk sendiri masih terbagi menjadi dua, yaitu tarif spesifik dan tarif advolorum. Lebih lanjut terkait bea masuk ini, silakan baca posting: Bea Masuk.

Tarif bea masuk juga terbagi menjadi dua, yaitu tarif bea masuk MFN dan tarif bea masuk preferensi atau tarif preferential. Tarif preferensi adalah tarif bea masuk yang didasarkan pada perjanjian atau kesepakata internasional di bidang perdagangan. Lebih lanjut terkait tarif preferensi silakan baca: Tarif Preferensi.