Sanksi administrasi kepabeanan

Sanksi Administrasi Kepabeanan

Dalam hal impor atau ekspor dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, maka dapat dikenakan sanksi kepabeanan. Perundangan yang dimaksud di sini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sanksi ada dua jenis, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi kepabeanan. 

Sanksi administrasi kepabeanan sendiri masih terbagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi selain denda. Sanksi administrasi berupa denda dapat diwujudkan dalam suatu surat penetapan tersendiri ataupun menjadi bagian dari suatu penetapan lainnya. Sanksi administrasi berupa denda yang diwujudkan dalam satu surat penetapan tersendiri contohnya adalah Surat Penetapan Sanksi Administrasi. Sanksi administrasi berupa denda juga mungkin saja melekat atau ditambahkan pada surat penetapan lain, contohnya adalah: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPNTP), Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) maupun Surat Penetapan Pabean (SPP).

Importir atau eksportir membayar sejumlah uang atas sanksi administrasi berupa denda ini. Uang disetorkan ke kas negara dan menjadi penerimaan negara. Jika tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, maka terhadap importir atau eksportir akan diberikan surat teguran. Jika surat teguran juga tidak ditanggapi, maka akan dilanjutnya dengan proses penyitaan sampai pelelangan aset untuk menutup sanksi administrasi ini. Lebih lanjut untuk sanksi administrasi berupa denda dapat dilihat pada posting berikut: Sanksi Administrasi Kepabeanan Berupa Denda.

Selain sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi juga dapat berbentuk selain denda. Sanksi administrasi selain denda dapat berupa pembekuan ijin, pencabutan ijin ataupun hak untuk tidak memberikan pelayanan kepabeanan terhadap pengguna jasa yang sedang dikenakan sanksi.

Pelaksanaannya sanksi administrasi berupa denda diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Daftar peraturan terkait sanksi kepabeanan adalah sebagai berikut:

  1. UU Nomor 10 Tahun 1995
  2. UU Nomor 17 Tahun 2006
  3. PP Nomor 28 Tahun 2008
  4. PP Nomor 39 Tahun 2019

Silakan hubungi kami jika ada pertanyaan terkait dengan hal ini: Fazar – Puriwalakanaka.com

One thought to “Sanksi Administrasi Kepabeanan”

Tinggalkan Balasan