Metode Penetapan Nilai Pabean

Metode Penetapan Nilai Pabean

Nilai pabean adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya bea masuk yang harus dibayar. Nilai pabean ini dapat ditentukan menggunakan 6 (enam) metode. Tarif bea masuk yang berupa persentase, ketika dikalikan dengan nilai pabean, akan menentukan besarnya bea masuk yang terutang.

Pada dasarnya nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Nilai transaksi ini harus dalam incoterm Cost Insurance and Freight (CIF). Dalam hal nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan, maka nilai pabean akan ditentukan berdasarkan 5 (lima) metode penetapan nilai pabean lainnya.

6 (Enam) Metode Penetapan Nilai Pabean

Metode penetapan nilai pabean ini berlaku secara bertingkat. Metode yang di bawahnya tidak dapat mendahului metode yang ada di atasnya. Berikut adalah 6 (enam) tingkatan metode penetapan nilai pabean:

  1. Nilai transaksi barang yang bersangkutan;
  2. Nilai transaksi barang identik;
  3. Nilai transaksi barang serupa;
  4. Nilai pabean berdasarkan metode deduksi;
  5. Nilai pabean berdasarkan metode komputasi; dan
  6. Nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (fallback).

Nilai pabean ini setelah ditambahkan dengan besarnya nilai bea masuk akan menjadi nilai impor. Nilai impor ini akan menentukan besarnya pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Besarnya PPN, PPnBM, dan PPh yang harus dibayar adalah faktor kali nilai impor dengan tarif PPN, PPnBM dan PPh. Bea masuk dan pajak dalam rangka impor ini merupakan pungutan impor yang harus dibayar. Selengkapnya terkait dengan pungutan impor silakan baca: Pungutan Impor.

Kesalahan dalam memberitahukan nilai pabean akan menyebabkan importasi dikenakan sanksi administasi kepabeanan. Berbeda dengan itu, kesalahan dalam mengklasifikasikan barang ke dalam HS Code, meskipun sama-sama menyebabkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk, tidak dikenakan sanksi administrasi. Selengkapnya terkait sanksi administrasi kepabeanan: Sanksi administrasi Kepabeanan.

Berikut adalah peraturan terkait dengan penetapan nilai pabean:

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk; dan
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

 

2 thoughts to “Metode Penetapan Nilai Pabean”

Komentar ditutup.