Post

Jaminan Kepabeanan

Jaminan Kepabeanan

Jaminan dalam rangka kepabeanan, atau kita singkat saja jaminan kepabeanan, dapat digunakan untuk menjamin dibayarnya pungutan impor atau menunda pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Perusahaan dengan profil yang baik dapat menggunakan jaminan berupa Corporate Guarantee. Corporate Gurantee ini dapat digunakan untuk menjamin jenis kegiatan kepabeanan apapun. Corporate guarantee adalah salah satu jenis jaminan. Total ada 7 (tujuh) jenis jaminan dalam rangka ekspor dan impor, yaitu:

    1. Corporate Guarantee
    2. Jaminan Tunai
    3. Jaminan Bank (Bank Garansi)
    4. Customs Bond
    5. Jaminan Indonesia EximBank
    6. Jaminan Perusahaan Penjaminan
    7. Jaminan Tertulis

Beda jenis kegiatan kepabeanan, jaminan yang digunakan bisa bisa berbeda. Jaminan harus menyebutkan nilai yang setara dengan pungutan negara yang dijaminkan. Jangka waktu jaminan juga diatur sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan. Berikut adalah daftar kegiatan kepabeanan dan jaminan yang dipersyaratkan:

  1. Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan dokumen pelengkap dan jaminan
    1. Corporate Guarantee
    2. Jaminan Tunai
    3. Jaminan Bank (Bank Garansi)
    4. Customs Bond
    5. Jaminan Indonesia EximBank
    6. Jaminan Perusahaan Penjaminan
    7. Jaminan Tertulis
  2. Pembebasan Impor Tujuan Ekspor (KITE Pembebasan)
    1. Corporate Guarantee
    2. Jaminan Bank (Bank Garansi)
    3. Customs Bond
    4. Jaminan Indonesia EximBank
    5. Jaminan Perusahaan Penjaminan
  3. Impor Sementara
    1. Corporate Guarantee
    2. Jaminan Tunai
    3. Jaminan Bank (Bank Garansi)
    4. Jaminan Indonesia EximBank
    5. Jaminan Tertulis
  4. Penundaan pembayaran yang ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan
    1. Corporate Guarantee
    2. Jaminan Tunai
    3. Jaminan Bank (Bank Garansi)
    4. Customs Bond
    5. Jaminan Indonesia EximBank
    6. Jaminan Perusahaan Penjaminan
    7. Jaminan Tertulis
  5. Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan
    1. Corporate Guarantee
    2. Jaminan Tunai
    3. Jaminan Bank (Bank Garansi)
    4. Customs Bond
    5. Jaminan Indonesia EximBank
    6. Jaminan Perusahaan Penjaminan
  6. Pengajuan Keberatan
    1. Corporate Guarantee
    2. Jaminan Tunai
    3. Jaminan Bank (Bank Garansi)
    4. Customs Bond
    5. Jaminan Indonesia EximBank
    6. Jaminan Perusahaan Penjaminan
    7. Jaminan Tertulis

Lebih lanjut terkait jaminan dalam rangka ekspor dan impor ini, silakan baca posting PakGiman.com: Jaminan dalam Rangka Kepabeanan.

Metode Penetapan Nilai Pabean

Metode Penetapan Nilai Pabean

Nilai pabean adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya bea masuk yang harus dibayar. Nilai pabean ini dapat ditentukan menggunakan 6 (enam) metode. Tarif bea masuk yang berupa persentase, ketika dikalikan dengan nilai pabean, akan menentukan besarnya bea masuk yang terutang.

Pada dasarnya nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Nilai transaksi ini harus dalam incoterm Cost Insurance and Freight (CIF). Dalam hal nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan, maka nilai pabean akan ditentukan berdasarkan 5 (lima) metode penetapan nilai pabean lainnya.

6 (Enam) Metode Penetapan Nilai Pabean

Metode penetapan nilai pabean ini berlaku secara bertingkat. Metode yang di bawahnya tidak dapat mendahului metode yang ada di atasnya. Berikut adalah 6 (enam) tingkatan metode penetapan nilai pabean:

  1. Nilai transaksi barang yang bersangkutan;
  2. Nilai transaksi barang identik;
  3. Nilai transaksi barang serupa;
  4. Nilai pabean berdasarkan metode deduksi;
  5. Nilai pabean berdasarkan metode komputasi; dan
  6. Nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (fallback).

Nilai pabean ini setelah ditambahkan dengan besarnya nilai bea masuk akan menjadi nilai impor. Nilai impor ini akan menentukan besarnya pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Besarnya PPN, PPnBM, dan PPh yang harus dibayar adalah faktor kali nilai impor dengan tarif PPN, PPnBM dan PPh. Bea masuk dan pajak dalam rangka impor ini merupakan pungutan impor yang harus dibayar. Selengkapnya terkait dengan pungutan impor silakan baca: Pungutan Impor.

Kesalahan dalam memberitahukan nilai pabean akan menyebabkan importasi dikenakan sanksi administasi kepabeanan. Berbeda dengan itu, kesalahan dalam mengklasifikasikan barang ke dalam HS Code, meskipun sama-sama menyebabkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk, tidak dikenakan sanksi administrasi. Selengkapnya terkait sanksi administrasi kepabeanan: Sanksi administrasi Kepabeanan.

Berikut adalah peraturan terkait dengan penetapan nilai pabean:

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk; dan
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

 

Jenis bea masuk

Jenis Bea Masuk

Bea masuk ada beberapa jenis. Undang-undang kepabeanan menyebutkan bahwa selain bea masuk, dikenal juga adanya bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan ini antara lain adalah:

  1. Bea Masuk Antidumping;
  2. Bea Masuk Imbalan;
  3. Bea Masuk Tindakan Pengamanan; dan
  4. Bea Masuk Pembalasan.

Bea Masuk Antidumping

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, dan impor barang tersebut:

  1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
  3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut, dan impor barang tersebut:

  1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
  3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

  1. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
  2. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Bea Masuk Pembalasan

Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.


Lebih lanjut terkait dengan posting ini, silakan baca posting PakGiman.com: Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan. Selain pembagian menurut jenisnya, bea masuk juga dapat dibedakan menurut tarifnya. Tarif bea masuk dibedakan menjadi tarif spesifik dan tarif advalorum. Selengkapnya terkait tarif bea masuk ini silakan baca: Tarif Bea Masuk.

Tarif bea masuk

Tarif Bea Masuk

Setiap barang impor pasti dikenakan bea masuk. Undang-undang kepabeanan menyebutkan bahwa setiap barang impor terutang bea masuk. Apa itu bea masuk dan berapa tarifnya? Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang impor. Tarif bea masuk sendiri ada dua jenis, yaitu tarif spesifik dan tarif advalorum. Selain pembagian menurut tarifnya, bea masuk juga dapat dibedakan menurut jenisnya. Selengkapnya terkait jenis bea masuk silakan baca: Jenis Bea Masuk.

Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang. Beras dan gula adalah contoh dari barang yang dikenakan tarif spesifik. Tarif spesifik akan menyebutkan besaran bea masuk yang harus dibayar per satuan barang. Misalkan saja untuk beras, pada Juli 2019, ditetapkan sebesar Rp. 450/kg. Berapapun nilai atau harga barang tidak akan berpengaruh terhadap besaran bea masuk yang harus dibayar.

Jika ada dua importir, sama-sama mengimpor beras 100 ton, maka kedunya akan membayar bea masuk sebesar 45.000.000. Tidak perduli apakah kedua importir membeli beras itu dengan harga yang sama maupun berbeda.

Tarif Advalorum

Tarif advolurom adalah tarif bea masuk yang dikenakan berdasarkan nilai pabean atas barang impor. Tarif advolurum disajikan dalam bentuk persentase. Besaran tarif berbeda sesuai dengan HS code atas barang impor tersebut. Data pada bulan Juli tahun 2019, tarif terendah adalah 0% sedang tarif tertinggi adalah 140%. Tarif tertinggi dikenakan terhadap produk kendaraan bermotor.

Nilai pabean barang impor sendiri dapat ditentukan dengan 6 metode penetapan nilai pabean. Lebih lanjut tentang penetapan nilai pabean ini dapat dibaca pada posting: Metode Penetapan Nilai Pabean.

undername

Undername Impor

Penggunaan undername untuk proses importasi sangat jamak terjadi di Indonesia. Penggunaan undername ini dalam bahasa lapangan biasa disebut dengan “pinjam bendera”. Praktik penggunaan undername ini sah dan dilindungi oleh peraturan perundangan. Meski demikian, praktik ini sering disalahgunakan untuk praktik undervalue yang dilarang di Indonesia.

Praktek penggunaan undername bisa dibilang sah karena dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ada kolom isian yang membedakan antara importir dan pemilik barang. Artinya, pengisian ini memungkinkan input data yang berbeda antara importir dan pemilik barang. Pada versi sebelumnya, kolom pemilik barang ini diberi nama Indentor. Indentor dan pemilik barang pada dasarnya sama. Hanya saja, mungkin karena faktor kebiasaan, jadi banyak yang tidak mengerti sehingga banyak yang tidak mengisikan dengan benar.

UNDERNAME YES
UNDERVALUE NO

Untuk asistensi penggunaan undername sesuai dengan peraturan perundangan, silakan hubungi kami: PT Puri Wala Kanaka.

Tarif Preferensi

Tarif Preferensi

Tarif preferensi atau tarif preferential adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Negara Indonesia, baik sebagai negara tersendiri maupun sebagai bagian dari anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN), telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan di bidang perdagangan.

Sesuai dengan namanya, diharapkan tarif preferential ini dapat lebih diminati oleh pelaku perdagangan internasional antar negara. Secara umum tarif ptefetential ini lebih rendah dibanding tarif Most Favourable Nation (MFN) atau tarif bea masuk yang berlaku secara umum. Terkait dengan bea masuk, silakan baca posting berikut: Tarif Bea Masuk.

Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN. Dalam hal ASEAN menjalin kerjasama dengan negara lain, maka perjanjian perdagangan tersebut juga mengikat negara Indonesia. Berikut adalah daftar perjanjian perdagangan antara ASEAN dengan beberapa negara:

  1. ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);
  2. ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA);
  3. ASEAN – Korea Free Trade Area (AKFTA);
  4. ASEAN – India Free Trade Area (AIFTA);
  5. ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA); dan
  6. ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).

Selain sebagai bagian dari ASEAN, Negara Indonesia juga telah menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara. Berikut adalah perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara lain:

  1. Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA);
  2. Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA); dan
  3. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories.

Tarif bea masuk memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Tarif bea masuk adalah salah satu komponen pungutan impor. Lebih dari itu, tarif bea masuk ini akan ditambahkan pada nilai barang impor untuk dijadikan dasar penghitungan pajak lainnya. Artinya beban bea masuk ini juga akan berimbas pada PPN, PPH dan PPnBM. Selanjutnya terkait pungutan impor silakan baca posting: Pungutan Impor.

Tarif preferensi dapat digunakan jika importasi dilengkapi dengan Cerificate of Origin (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) dari negara yang tercantum dalam kesepakatan atau perjanjian internasional. Masing-masing negara mempunyai bentuk COO/SKA yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, untuk menggunakan tarif preferensi ACFTA, importasi barang dari negara China wajib dilengkapi dengan Form E.

Form D

Form D

Form D adalah Certificate of Origin atau surat keterangan asal yang berasal dari negara-negara ASEAN. Indonesia adalah negara anggota ASEAN. Oleh karenanya surat keterangan asal yg diterbitkan oleh Indonesia juga disebut form D.

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN antara lain:

  1. Indonesia
  2. Malaysia
  3. Singapore
  4. Thailand
  5. Vietnam
  6. Kamboja
  7. Filipina
  8. Brunei Darussalam

Berikut adalah contoh dari Form D.

Form E

Form E

Form E adalah certificate of origin atau surat keterangan negara asal yg diterbitkan oleh negara china. Form E ini adalah dokumen wajib yang dipersyaratkan untuk penggunaan tarif preferential sesuai perjanjian ACFTA. Lebih lengkapnya untuk tarif preferential silakan klik tautan berikut: Tarif Preferensi.

Form E ini berlaku berlaku untuk semua negara anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN). Karena ACTFA adalah perjanjian antara asean dan china, maka dalam hal barang transit dinegara anggota, tdk diperlukan trough BL.

Beikut adalah tampilam dari Form E.

Form E dapat dicheck keasliannya secara online melalui website:

Profil Importir

Profil Importir

Profil importir adalah salah satu implementasi dari managemen resiko yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Managemen resiko ini diperlukan untuk memperlancar pengeluaran barang guna menghindari dwelling time.

Bea cukai membagi importir dalam dua warna, merah dan hijau. Masing-masing warna masih terbagi lagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Low, Midle dan High. Jadi total ada 6 layer profil importir:

1. Merah High

2. Merah midle

3. Merah low

4. Hijau high

5. Hijau midle

6. Hijau Low

Profil importir ini sangat erat dengan penetapan jalur pelayanan atas impor yang dilakukan oleh importir tersebut. Profil Merah akan menyebabkan importir mendapatkan jalur merah, profil hijau akan menyebabkan importasi ditetapkan sebagai jalur hijau. Untuk lebih jelasnya terkait penetapan jalur impor ini silakan baca posting: Jalur Pelayanan Impor.

Informasi ini dirangkum dari pengalaman bertahun sebagai PPJK. Setelah melihat ratusan bahkan ribuan dokumen yang kami ajukan. Semoga bermanfaat.

Jalur Pelayanan Impor

Jalur Pelayanan Impor

Jalur pelayanan impor ada tiga, yaitu jalur hijau, jalur kuning dan jalur merah. Penetapan jalur pelayanan impor adalah bagian dari manajemen resiko yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperlancar proses pengeluaran barang.

Penjaluran dibedakan dari ada tidaknya pemeriksaan fisik atas barang impor (customs inspection) dalam pelayanan importasi. Jalur merah adalah jalur yang menerapkan pemeriksaan fisik barang dalam pelayanan kepabeanan impor. Sedang jalur hijau adalah jalur pelayanan kepabeanan tanpa pemeriksaan fisik terhadap barang impor. Lalu bagaimana dengan jalur kuning? Jalur kuning adalah jalur ‘transit’ dimana Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan cepat atas dokumen yang diajukan. Hasil pemeriksaan ini, yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), akan menentukan apakah terhadap importasi tersebut dikenakan pemeriksaan barang atau tidak. Artinya, akan diputuskan apakah selanjutnya akan diproses dengan jalur hijau atau jalur merah. Hampir serupa dengan rambu lalu lintas kan?


Jalur Pelayanan Impor

Setiap importir yang baru melakukan impor pasti terkena jalur merah. Tapi itu tidak selamanya. Seiring waktu, jika memang profil importir ini baik, nantinya dia akan berubah ke jalur kuning. Jalur kuning ini dapat berubah menjadi jalur hijau, tapi juga bisa saja kembali ke jalur merah, bergantung pada track record importasi. Setiap data impor akan dianalisis oleh DJBC untuk profiling importir yang bersangkutan. Profil ini erat kaitannya dengan penetapan jalur pelayanan. Lebih lanjut terkait profil importir silakan baca posting: Profil Importir.

Jalur Hijau

Importir dengan profil yang baik akan mendapat pelayanan jalur hijau. Importasi melalui jalur hijau ini hanya akan memeriksa dokumen yang diajukan. Pemeriksaan dokumen dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Dalam jangka waktu ini PFPD dapat mengeluarkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) jika pembayaran pungutan impor dirasa kurang. Terkait dengan pungutan impor, silakan baca posting: Pungutan Impor.

Selama jangka waktu pemeriksaan, barang tetap boleh dikeluarkan dari pelabuhan. Hambatan terkait pengeluaran barang hampir bisa dipastikan tidak ada, karena pelayanan kepabeanan jalur hijau ini tidak memerlukan pemeriksaan fisik barang.

Jalur Kuning

Jalur kuning adalah jalur transit. Pelayanan kepabeanan pada jalur ini akan mengharuskan PFPD untuk memeriksa dokumen secara cepat. Hasil pemeriksaan cepat terhadap dokumen akan menentukan apakah importasi tersebut akan masuk ke jalur hijau, atau akan ditetapkan sebagai jalur merah dengan pemeriksaan fisik barang.

Jalur kuning ini akan serupa dengan jalur hijau dalam hal pejabat memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan barang. Di sisi lain, jalur kuning ini juga akan serupa dengan jalur merah dalam hal PFPD merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik barang.

Jalur Merah

Jalur merah adalah jalur pelayanan impor dengan pemeriksaan fisik terhadap barang yang diimpor. Akan ada hambatan terkait pengeluaran barang dibanding pelayanan jalur hijau. Ketika suatu importasi dikenakan jalur merah, maka akan diterbitkan respon berupa SPJM (Surat Penetapan Jalur Merah). Pemeriksaan fisik barang wajib dilakukan oleh petugas bea dan cukai dan disaksikan oleh pemilik barang atau kuasanya. Segala biaya pembongkaran dan pemuatan kembali barang dari dan ke dalam kontainer merupakan beban dan tanggung jawab importir. Dalam hal diperlukan pengambilan contoh barang, maka terhadap barang diambil sebagai barang contoh akan dibuatkan tanda terima. Barang contoh dapat diminta kembali setelah dilakukan pemeriksaan oleh PFPD di kantor bea dan cukai.