Tipe Kantor Bea dan Cukai

Kantor Bea dan Cukai

Jenis, Tipe dan Tingkatan

Ada beberapa jenis, tipe dan tingkatan kantor bea dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah institusi yang bertugas menjaga dan mengawasi perbatasan dari lalu lintas barang antar negara. Luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas permasalahan terkait kepabeanan dan cukai menjadikan institusi ini begitu dinamis. Kantor bea dan cukai tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dari kota besar sampai pos perbatasan di daerah terpencil.

Berikut adalah daftar kantor bea dan cukai.

  1. Kantor Pusat DJBC;
  2. Kantor Wilayah DJBC;
  3. Kantor Pelayanan Utama DJBC;
  4. Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
  5. Pangkalan Sarana Operasi;
  6. Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
  7. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai; dan
  8. Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Lalu, Kantor Pos Lalu Bea masuk ke dalam tipe atau jenis kantor yang mana? Kantor Pos Lalu bea adalah termasuk dalam Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai. Pos atau tempat yang biasa digunakan oleh petugas pemeriksa bea dan cukai untuk melakukan perekaman hasil pemeriksaan, yang biasanya berada dekat dengan pelabuhan, juga merupakan kantor bea dan cukai. Pos atau tempat tersebut termasuk dalam Pos Pengawasan Bea dan Cukai.


KPU Tipe A Tanjung Priok

PT Puri Wala Kanaka, sebagai PPJK, beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri merupakan wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe A Tanjung Priok. KPU Tipe A Tanjung Priok tidak memiliki Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, tapi memiliki 36 Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Berikut adalah daftar Pos Bantu Pengawasan Bea dan Cukai di bawah KPU Tipe A Tanjung Priok:

  1. TPS PT Agung Raya
  2. TPS PT AlRlN (Jalan Cilincing Raya)
  3. TPS PT AlRlN (Eks Lapangan Sepakbola PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari)
  4. TPS PT Graha Segara
  5. TPS PT Indofood Sukses Makmur Tbk
  6. TPS PT JICT
  7. TPS KSO Terminal Petikemas Koja
  8. TPS PT Lautan Tirta Transportama
  9. TPS PT Multi Terminal Indonesia
  10. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (TPS Ambon gabungan dari Gudang 200X, Gudang 114 dan Lapangan 115)
  11. TPS PT Mustika Alam Lestari
  12. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Terminal 3)
  13. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Lapangan 221X)
  14. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Lapangan 223X)
  15. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Gudang dan Lapangan 007)
  16. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Lapangan 101U – 101)
  17. TPS PT Indonesia Kendaraan Terminal
  18. TPS PT Primanata Jasa Persada
  19. TPS PT Transporindo Lima Perkasa
  20. TPS PT Wira Mitra Prima
  21. TPS PT Dharma Kartika Bhakti
  22. TPS PT Kodja Terramarin
  23. TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / NPCT 1
  24. TPS PT Berdikari (Persero)
  25. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Gudang dan Lapangan 103X)
  26. TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok (Tangki Penimbunan Dharma Karya Perdana)
  27. TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok (Gudang Lapangan 222X)
  28. TPS PT Pesaka Loka Kirana
  29. TPS PT Buana Amanah Karya
  30. TPP PT Transcon Indonesia
  31. TPP PT Tri Pandu Pelita
  32. TPP PT Layanan Lancar Lintas Logistindo
  33. TPP PT Multi Sejahtera Abadi
  34. TPP Cikarang
  35. Pelabuhan Nusantara
  36. Perairan Dalam dan Luar Dam Tanjung Priok

Sumber:


 

Sanksi administrasi kepabeanan

Sanksi Administrasi Kepabeanan

Dalam hal impor atau ekspor dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, maka dapat dikenakan sanksi kepabeanan. Perundangan yang dimaksud di sini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sanksi ada dua jenis, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi kepabeanan. 

Sanksi administrasi kepabeanan sendiri masih terbagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi selain denda. Sanksi administrasi berupa denda dapat diwujudkan dalam suatu surat penetapan tersendiri ataupun menjadi bagian dari suatu penetapan lainnya. Sanksi administrasi berupa denda yang diwujudkan dalam satu surat penetapan tersendiri contohnya adalah Surat Penetapan Sanksi Administrasi. Sanksi administrasi berupa denda juga mungkin saja melekat atau ditambahkan pada surat penetapan lain, contohnya adalah: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPNTP), Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) maupun Surat Penetapan Pabean (SPP).

Importir atau eksportir membayar sejumlah uang atas sanksi administrasi berupa denda ini. Uang disetorkan ke kas negara dan menjadi penerimaan negara. Jika tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, maka terhadap importir atau eksportir akan diberikan surat teguran. Jika surat teguran juga tidak ditanggapi, maka akan dilanjutnya dengan proses penyitaan sampai pelelangan aset untuk menutup sanksi administrasi ini. Lebih lanjut untuk sanksi administrasi berupa denda dapat dilihat pada posting berikut: Sanksi Administrasi Kepabeanan Berupa Denda.

Selain sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi juga dapat berbentuk selain denda. Sanksi administrasi selain denda dapat berupa pembekuan ijin, pencabutan ijin ataupun hak untuk tidak memberikan pelayanan kepabeanan terhadap pengguna jasa yang sedang dikenakan sanksi.

Pelaksanaannya sanksi administrasi berupa denda diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Daftar peraturan terkait sanksi kepabeanan adalah sebagai berikut:

  1. UU Nomor 10 Tahun 1995
  2. UU Nomor 17 Tahun 2006
  3. PP Nomor 28 Tahun 2008
  4. PP Nomor 39 Tahun 2019

Silakan hubungi kami jika ada pertanyaan terkait dengan hal ini: Fazar – Puriwalakanaka.com